LOMBOK UTARA – Barbarpos.com Tidak ingin aset negara bermasalah di kemudian hari, TVRI Nusa Tenggara Barat bergerak cepat.
Kepala Stasiun TVRI NTB Ina Djara bersama jajaran mendatangi Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara, Kamis, 17 September 2026, untuk konsultasi khusus terkait penyelesaian aset tanah.
Kedatangan rombongan TVRI NTB disambut langsung Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., bersama jajaran. Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka di ruang kerja Kantor Pertanahan Lombok Utara.
Dalam pertemuan tersebut, TVRI NTB berkonsultasi secara detail mengenai status hukum tanah, kelengkapan administrasi, serta tahapan yang wajib dipenuhi agar aset tanah milik TVRI memiliki kepastian hukum yang kuat dan sesuai aturan yang berlaku.
Ina Djara menegaskan, penataan aset menjadi prioritas bagi TVRI NTB. Sebagai lembaga penyiaran publik milik negara, TVRI harus memastikan seluruh aset tanah tertib, legal, dan teradministrasi dengan baik.
Menanggapi hal itu, Muhammad Shaleh Basyarah menyambut baik inisiatif TVRI NTB. Ia menilai langkah konsultasi sejak awal merupakan cara yang tepat untuk mencegah sengketa dan tumpang tindih aset di masa depan.
Menurutnya, ATR/BPN Lombok Utara siap mendampingi dan memberikan pendampingan terkait proses penyelesaian aset, mulai dari pengecekan dokumen hingga prosedur teknis di lapangan.
Pertemuan ini menjadi awal dari sinergi antara TVRI NTB dan Kantor Pertanahan Lombok Utara dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan seluruh aset tanah TVRI NTB di wilayah Lombok Utara dapat segera tertata dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
