LOMBOK TIMUR – Barbarpos.com Nama Desa Sakra Selatan kini harum di tingkat nasional. Desa yang berada di Kecamatan Sakra ini resmi masuk nominasi Desa Berkinerja Baik dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026. Kamis (24/9/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh Edwin Hadiwijaya turun langsung menyambut Tim Verifikasi Lapangan dari pemerintah pusat di Kantor Desa Sakra Selatan.
Tim penilai bukan kaleng-kaleng. Mereka datang dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT, serta perwakilan Kemenko PMK. Kehadiran mereka untuk melihat langsung kerja nyata desa dalam melawan stunting.
Di hadapan tim nasional, Wabup Edwin dengan lugas menyampaikan bahwa menangani stunting tidak seperti membangun jalan yang hasilnya langsung terlihat.
“Penanganan stunting bukanlah pekerjaan mudah. Tidak bisa instan. Hasilnya tidak bisa dilihat dalam dua atau tiga bulan. Karena kita sedang membangun manusia,” tegas Wabup.
Kuncinya, kata Wabup, adalah telaten dan harus berani berinovasi. Salah satu inovasi yang membuat Sakra Selatan dilirik nasional adalah GETAK MAKO, Gerakan Tolak Merarik Kodek.
Gerakan ini menjadi jurus jitu Sakra Selatan untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur, yang selama ini menjadi salah satu akar penyebab stunting di Lombok Timur.
Bagi Wabup, penilaian ini bukan soal menang atau kalah lomba. Jauh lebih penting dari itu. Apapun hasil penilaiannya nanti, ini bukan titik akhir. Yang paling utama adalah keberlanjutan.
“Praktik baik dari Sakra Selatan ini akan kita replikasi ke desa-desa lain di Lombok Timur. Karena desa adalah ujung tombak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Nasional Aprilia Kurnia Dewi meminta warga dan kader untuk tetap santai. Kedatangan mereka bukan untuk mencari kesalahan administrasi.
“Kami datang bukan hanya menilai, tapi juga belajar praktik baik dari desa. Sampaikan apa adanya saja,” kata Aprilia.
Ia menegaskan, nilai tertinggi bukan pada tumpukan berkas, melainkan pada gotong royong di lapangan..Stunting tidak bisa dinilai dari administrasi saja. Kami melihat bagaimana kader posyandu, PKK, KPM, TP3S kecamatan, dan masyarakat terlibat aktif.
“Bagaimana desa menganggarkan penanganan stunting, bagaimana pelayanan ibu dan anak dijalankan, dan bagaimana partisipasi warga,” jelasnya.
Aprilia juga mengingatkan, desa tidak bisa berjuang sendirian. Kolaborasi dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat menjadi kunci. Inovasi yang sudah dibangun jangan sampai berhenti setelah penilaian selesai.
Setelah acara penyambutan, tim langsung melakukan telusur dokumen dan turun ke lapangan mengecek langsung posyandu, rumah warga, dan layanan kesehatan.
Suasana Kantor Desa Sakra Selatan pun ramai. Hadir lengkap Tim TP3S Provinsi NTB, para Kepala OPD Lombok Timur, TP3S Kecamatan, Forkopimcam Sakra, Kepala Puskesmas, UPT Dikbud, UPT Dukcapil, Kepala Desa, Ketua BPD, kader posyandu, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda setempat.
