LOMBOK TENGAH – Barbarpos.com Lampu kuning inflasi menyala di NTB. Dalam Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS NTB di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu 21 Oktober 2026, terungkap inflasi NTB September 2026 tembus 4,18 persen year on year, jauh melampaui inflasi nasional 3,28 persen.
Rakor bertema SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati.
Menyampaikan arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan, NTB kini menjadi penyangga pangan nasional, tapi di balik potensi itu ada tekanan serius. Inflasi terus merangkak naik dari 3,01 persen pada Juli, melonjak ke 4,03 persen pada Agustus, dan kembali naik ke 4,18 persen pada September. Angka itu sudah melewati batas atas sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pemicunya jelas, kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Harga cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah menjadi biang gejolak.
Gubernur pun memerintahkan TPID se-NTB tidak boleh lagi menunggu harga meledak baru bergerak. Pemetaan daerah surplus dan defisit harus dilakukan sejak dini, pemantauan harga diperketat, dan sinergi dengan Bulog serta pelaku usaha diperkuat. Salah satu intervensi yang sudah berjalan adalah KAD pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.
Prestasi TPID NTB sebagai Terbaik Ketiga se-Nusa Tenggara-Papua disebut bukan akhir. Tolok ukur sebenarnya bukan piala, tapi apakah harga pangan benar-benar terjangkau di meja makan masyarakat. Untuk itu Pemprov menetapkan empat agenda besar, perkuat produksi pangan lokal, kembangkan pertanian adaptif cuaca, percepat KAD dan hilirisasi, serta tata kelola inflasi yang terintegrasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas menegaskan GPIPS adalah perpanjangan tangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kuncinya ada pada 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Inflasi 4,18 persen ini harus jadi alarm bagi kita semua. Tidak cukup hanya operasi pasar jangka pendek, hulu harus produktif, hilir harus dipercepat,” tegas Hario.
Tak ingin hanya jadi penonton, Pemkab Lombok Timur mengambil langkah konkret di forum itu dengan menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah bersama Lombok Barat dan Sumbawa Barat untuk memperkuat ketahanan pangan dan meredam inflasi regional.
Rakor dihadiri seluruh kepala daerah se-NTB, PMI, dan Kepala BPS Provinsi NTB.
