Tapi di Desa Dadap? Sepi. Mati.

Alasannya klasik “Incumbentnya berjasa”. “Malu nantang”. “Biarin aja, orangnya jujur kok”.

Jujur. Biasa-biasa saja. Tidak neko-neko. Itu pujian atau vonis?

Sampai ada satu kalimat yang bikin semua terdiam.”Kalau tidak ada lawan, berarti demokrasi di Dadap sudah kita kubur sendiri.”

Dari situlah Nasipudin, S.Pdi maju. Bukan karena berani. Tapi karena risih lihat desanya diperlakukan seperti milik pribadi.

Tagline-nya Tamparan: “Untuk Dadap yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Amanah”

Amanah. Kata yang sudah terlalu sering dipakai, tapi jarang dibuktikan.

Nasipudin tidak jualan pencitraan. Visinya cuma satu yakni Desa Dadap Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan. Modalnya Agama dan Gotong Royong.

“Jangan mimpi desa maju kalau kerjanya masih nunggu perintah satu orang,” sindirnya.

Ia bawa 5 gebrakan, bukan wacana:

1. Ekonomi Rakyat Dulu: UMKM jangan cuma difoto pas ada pejabat. Pertanian jangan cuma jadi slogan. Kasih akses, kasih pasar. Biar warga tidak terus jadi penonton di desanya sendiri.

2. Infrastruktur Tanpa Kongkalikong: Jalan rusak ya diperbaiki. Irigasi buntu ya dibersihkan. Bukan yang dekat balai desa saja yang mulus. Adil.

3. Balai Desa Buka Pintu: Dana desa itu uang rakyat. Warga berhak tahu. Transparan, cepat, tidak pakai calo. Kalau ada yang disembunyikan, berarti ada yang ditutupi.

4. Agama dan Adat Dihidupkan, Bukan Dipakai Pas Kampanye: Harmoni dijaga. Budaya dilestarikan. Bukan cuma dipakai buat narik massa.

5. Wisata dan Lapangan Kerja: Jangan terus suruh anak muda merantau. Keindahan Dadap jual. Biar uang masuk ke desa, bukan cuma keluar.

Semua ini ia lakukan saat semua orang tahu Dana Desa lagi cekak. Tapi anehnya, para calon tetap maju. Berarti masalahnya bukan di uang. Masalahnya di niat.

Sementara di Desa Lain: Perebutan Kursi Sudah Darah-darah

Kalau Dadap baru “melek”, desa lain sudah “berdarah”.

Silaturahmi? Itu kedok. Yang terjadi: rebutan simpati, rebutan pengaruh, bahkan rebutan isu buat saling menjatuhkan. Isu “black campaign” sudah mulai beredar.

Lihat saja petanya.

Di Belanting, Sukradi incumbent dikeroyok 4 orang.

Di Sugian, Lalu Mustiadi incumbent dilawan perangkat desanya sendiri.

Bagik Manis, Senanggalih, Labuan Pandan, Padak Guar. Polanya sama: Incumbent vs keramaian.

Semua berebut kursi. Dengan dalih “mengabdi”. Padahal semua juga tahu anggarannya terbatas.

Jadi Warga Dadap Mau Pilih Apa?

Pilih pemimpin karena “tidak enak”? Karena “dulu yang mekarin desa”?

Itu namanya bukan memilih. Itu namanya membayar utang budi dengan masa depan anak cucu selama 8 tahun.

Kehadiran Nasipudin itu penting. Bukan karena dia pasti menang. Tapi karena dia mengingatkan bahwa Demokrasi tanpa pilihan itu omong kosong.

Kursi Kades bukan warisan. Desa bukan perusahaan keluarga.

Sekarang tinggal warga Dadap yang jawab.

Mau tetap “aman” dengan status quo yang biasa-biasa saja?

Atau mau berani ambil risiko demi perubahan?

Pilkades ini bukan soal Nasipudin vs Rohani. Ini soal Anda vs rasa takut Anda sendiri.

Desa Dadap, pilihannya ada di bilik suara. Jangan sampai nyesel 8 tahun ke depan.

Kini, desakan itu semakin kuat. Puluhan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ibu-Ibu hingga para Petani Se Desa Boyemare meminta Fahrurrozi bersedia maju di Pemilihan Kepala Desa Boyemare periode Februari 2027. Alasannya satu: Boyemare butuh pemimpin yang dekat, bukan yang berjarak.

“Warga sudah capek janji manis. Kami mau pemimpin yang kalau kami ketuk pintunya jam 10 malam, tetap disambut dengan senyum. Fahrurrozi itu orangnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Boyemare. Rabu (10/06/26)

Fahrurrozi dikenal bukan dari ruang AC kantor desa. Ia lebih sering nongkrong di berugak, ngopi bareng bapak-bapak tani, Diskusi bareng pemuda, dan dengar keluh kesah ibu-ibu.

“Anak muda Boyemare selama ini merasa tidak punya ruang. Tapi sejak ada Kak Rozi, kami diajak diskusi, diajak bikin kegiatan, diajak mikir ‘desa kita bisa apa’. Beliau welcome, tidak pernah memandang kami sebelah mata,” kata Salah satu perwakilan Karang Taruna Desa Boyemare.

Bagi Fahrurrozi, membangun desa bukan soal proyek besar yang megah. Tapi soal menyelesaikan masalah kecil yang tiap hari mencekik warga: jalan rusak, UMKM stuck, anak muda yang bingung kerja, dan gotong royong yang mulai pudar.

“Begitulah beliau. Hatinya memang untuk orang banyak. Makanya kami, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, semua sepakat dorong beliau maju. Boyemare butuh kepala desa yang berjiwa sosial, bukan berjiwa pencitraan,” ungkap Ibu Ibu Desa Boyemare.

Menanggapi desakan warga, Fahrurrozi mengaku terharu. Ia tidak langsung menjawab “iya”. Tapi ia menjawab dengan air mata dan tekad.

“Saya ini anak Boyemare. Saya lahir di tanah ini, besar dari keringat orang tua kita semua. Kalau warga percaya saya bisa jaga amanah, saya siap. Tapi saya tidak janji jadi kepala desa yang hebat. Saya hanya janji jadi kepala desa yang hadir. Hadir untuk petani, untuk anak muda, untuk ibu-ibu, untuk semua.

Mimpi saya sederhana: Boyemare bisa mandiri, produk UMKM-nya dikenal luar Lombok, anak mudanya tidak harus merantau. Desa kita bisa mendunia dan cemerlang, tapi tetap berakar pada gotong royong,” ucap Fahrurrozi dengan suara bergetar.

Hingga berita ini ditulis, dukungan untuk Fahrurrozi terus mengalir. Dari masjid ke masjid, dari berugak ke berugak. Warga Boyemare seperti sudah sepakat: Februari 2027 bukan sekadar Pilkades. Ini momentum kebangkitan desa. (001)

Ketua AMPG Lombok Timur, Zihad Akbar, menegaskan bahwa AMPG harus mampu memproyeksikan diri sebagai salah satu sumber lahirnya kepemimpinan nasional melalui pengkaderan sumber daya manusia yang berbasis karya, pengabdian dan kekaryaan.

Penyusunan struktur ini bukan sekadar melengkapi organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kekuatan kaderisasi yang berkelanjutan. Kita ingin AMPG menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas dan kepedulian terhadap masyarakat. Kepemimpinan besar selalu dimulai dari proses pengabdian dan karya nyata, tegas Zihad Akbar.

Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu organisasi kepemudaan nasional, AMPG memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan generasi muda.

Sementara itu, Sekretaris AMPG Lombok Timur, Rio Hudri, menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan fondasi penting untuk memastikan seluruh program kaderisasi dan pengabdian organisasi dapat berjalan secara efektif hingga tingkat akar rumput.

Kami ingin membangun organisasi yang solid, modern, dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Struktur yang kuat akan melahirkan gerakan yang kuat. Karena itu, proses penyusunan kepengurusan ini diarahkan untuk menghimpun potensi-potensi terbaik pemuda Lombok Timur agar dapat berkembang, berkarya dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa, ujar Rio Hudri.

Menurut Rio, AMPG harus menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda yang memiliki semangat inovasi, kepemimpinan, dan jiwa pengabdian. Melalui kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan, AMPG diharapkan mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang tidak hanya sukses dalam organisasi, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam berbagai bidang kehidupan.

Agenda yang berlangsung di Macanggo, Masbagik tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyamakan visi organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat “Berbenah untuk Mencetak Generasi Emas Pemimpin Masa Depan”, AMPG Lombok Timur berkomitmen menjadikan kaderisasi sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berpijak pada nilai Pancasila, berorientasi pada karya, dan hadir sebagai solusi bagi kemajuan masyarakat.

Melalui penguatan organisasi, pengembangan kapasitas kader, dan perluasan ruang pengabdian, AMPG Lombok Timur optimistis dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. (001)

Dinasti politik muncul karena kombinasi faktor: modal finansial yang besar, mesin politik yang sudah mapan, dan nama besar yang dianggap “jualan” di atas kertas suara. Argumen yang sering diajukan pendukung dinasti adalah bahwa anggota keluarga tokoh politik biasanya sudah “teraliri” pengalaman dan jaringan sejak kecil. Namun, sistem ini jelas tidak demokratis karena menutup akses bagi kader potensial dari luar keluarga. Yang lebih parah, dinasti politik cenderung melanggengkan korupsi dan kolusi karena kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil.

Di sisi lain, kaderisasi partai yang idealnya menjadi solusi justru berjalan timpang. Banyak partai mengklaim memiliki sistem kaderisasi, tetapi implementasinya seringkali formalitas: pelatihan singkat, lalu langsung ditugaskan menjadi caleg tanpa pembekalan kepemimpinan yang memadai. Akibatnya, ketika kader partai menjabat, mereka tidak siap secara teknis maupun mental. Mereka lebih patuh pada “perintah partai” daripada hati nurani atau kebutuhan konstituen.

Menariknya, dinasti dan kaderisasi yang buruk dapat hidup berdampingan. Partai dengan sistem kaderisasi yang lemah justru menjadi lahan subur bagi dinasti untuk tumbuh, karena tidak ada mekanisme yang kuat untuk menyaring kader berdasarkan kompetensi.

Solusi jangka panjang membutuhkan kombinasi antara regulasi dan perubahan budaya politik. Regulasi seperti pembatasan masa jabatan, transparansi pencalonan, dan aturan anti-kroni harus diperkuat dan ditegakkan. Namun, regulasi saja tidak cukup selama masyarakat masih menganggap nama besar lebih penting daripada rekam jejak dan visi.

Perubahan budaya dimulai dari pendidikan politik masyarakat. Pemilih harus didorong untuk menelusuri latar belakang calon, membandingkan program, dan tidak terjebak pada popularitas nama. Pers juga berperan krusial dalam menginvestigasi jejak dinasti dan memberikan ruang bagi kader non-dinasti untuk memperkenalkan diri.

Regenerasi kepemimpinan politik bukanlah tentang anti-dinasti secara buta atau pro-kaderisasi secara naif. Ini tentang memastikan bahwa siapa pun—baik dari keluarga politisi maupun bukan—memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kompetensinya. Hanya dengan sistem yang adil dan terbuka, Indonesia bisa mendapatkan pemimpin terbaik dari seluruh spektrum masyarakat.

Mekanisme polarisasi di media sosial bekerja melalui filter bubble dan echo chamber. Algoritma platform dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Jika seorang pemilih muda mulai menyukai konten dari satu kandidat atau partai, algoritma akan terus memberinya konten serupa sekaligus menyembunyikan sudut pandang lawan. Akibatnya, pengguna terjebak dalam gelembung yang membuatnya yakin bahwa pandangannya adalah satu-satunya yang benar dan mayoritas.

Echo chamber memperparah situasi. Di grup WhatsApp atau komunitas Facebook yang homogen secara politik, anggotanya saling menguatkan keyakinan tanpa pernah terpapar kritik substansial. Perbedaan pendapat dengan pihak luar dengan cepat dilabeli sebagai “musuh” atau “bodoh”, bukan sebagai lawan diskusi yang sehat.

Dampaknya sangat nyata: menurunnya toleransi politik. Survei menunjukkan bahwa pemilih muda cenderung lebih emosional dan kurang rasional dalam menilai kandidat. Mereka lebih mudah memutuskan hubungan pertemanan karena perbedaan pilihan politik, bahkan dalam keluarga sekalipun. Hal ini ironis mengingat demokrasi seharusnya dibangun di atas penghormatan terhadap perbedaan.

Faktor lain yang memperkuat polarisasi adalah konten provokatif dan hoaks. Akun anonim dengan narasi hitam-hitam terhadap lawan politik mendapat engagement tinggi karena algoritma menyukai konten kontroversial. Hoaks yang dirancang dengan judul sensasional menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi yang membosankan. Pemilih muda yang belum memiliki literasi politik yang matang menjadi sangat rentan.

Mengatasi polarisasi membutuhkan kerja sama semua pihak. Platform media sosial harus lebih transparan tentang algoritma mereka dan memberikan pengguna kendali lebih besar atas apa yang mereka lihat. Sekolah dan kampus perlu mengintegrasikan literasi digital politik ke dalam kurikulum, mengajarkan cara mengecek fakta dan mengenali konten provokatif. Tokoh publik dan politisi sendiri harus memberikan teladan dengan tidak menyebar ujaran kebencian.

Polarisasi politik bukanlah takdir yang tak bisa dihindari. Pemilih muda yang cerdas dan kritis dapat memutus siklus ini dengan secara aktif mencari perspektif lain, memverifikasi informasi, dan menolak terprovokasi.