Ketua Festival HUT RI 81 Kecamatan Sakra Barat, Fikry Putra Revolusi, melakukan audiensi dengan *Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H. di ruang kerja Kapolres, Polres Lombok Timur.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas kesiapan pengamanan Festival HUT Kemerdekaan RI ke-81 Kecamatan Sakra Barat yang akan digelar 17-23 Agustus 2026.

Dalam audiensi tersebut, Kapolres Lotim memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pemuda dan masyarakat Sakra Barat yang mengemas perayaan kemerdekaan dalam bentuk festival rakyat.

Menurut AKBP Ariakta Gagah Nugraha, Festival Sakra Barat menjadi contoh kegiatan positif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.

“Kami sangat mengapresiasi Festival di Sakra Barat. Ini luar biasa. Kegiatan seperti ini harus didukung penuh karena selain memeriahkan HUT RI, ini juga menjaga Kamtibmas dengan kegiatan-kegiatan positif. Silahkan berkreasi, kami dari Polres Lombok Timur siap mengamankan dan mendukung,” tegas Kapolres.

Kapolres menilai, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dengan agenda jelas seperti Jalan Sehat, Fun Bike, Sakra Barat Bersholawat, serta pelestarian budaya Alba, Cilokak, Jangger dan Rudat, sangat membantu tugas Polri dalam menciptakan suasana kondusif.

Ketua Festival, Fikry Putra Revolusi, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan penuh Kapolres Lotim.

Ia menjelaskan, tujuan audiensi adalah memastikan koordinasi berjalan baik mulai dari Polres, Polsek Sakra Barat, hingga panitia di lapangan.

“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Bapak Kapolres di ruangannya. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolres baru di Lombok Timur, AKBP Ariakta Gagah Nugraha. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Kamtibmas di Lombok Timur, khususnya di Sakra Barat tetap terjaga aman dan kondusif,” ujar Fikry.

Fikry juga memohon doa dan dukungan agar seluruh rangkaian festival berjalan lancar.

“Kami mohon doa dan dukungan penuh dari Bapak Kapolres agar Festival HUT RI ke-81 Kecamatan Sakra Barat ini bisa sukses, aman, dan meriah. Tanpa dukungan Polri, festival ini tidak akan bisa berjalan lancar. Ini adalah hajat kita bersama, pesta rakyat untuk merayakan kemerdekaan,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan resmi dari Kapolres Lotim, panitia Festival HUT RI 81 Sakra Barat semakin optimis.

Sepekan penuh, masyarakat Sakra Barat akan dimanjakan dengan berbagai kegiatan mulai dari lomba, hiburan rakyat, hingga pertunjukan budaya khas daerah.

Festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat.

Mereka tidak datang sendiri. Ada diskusi panjang bareng Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Genggelang. Tujuannya? Satu kata AKURAT.

Bedah Subjek & Objek TORA, Biar Nggak Zonk

Yang dibahas apa? Subjek dan Objek TORA alias Tanah Objek Reforma Agraria.

Data ini vital. Kalau salah mendata, program bisa melenceng. Makanya GTRA milih jalan paling ampuh: koordinasi langsung ke desa.

“Sinergi dengan Pemerintah Desa adalah langkah penting. Biar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas tim GTRA.

Targetnya Bukan Sekadar Sertifikat

Ini lebih dari sekadar bagi-bagi tanah. Lewat identifikasi dan inventarisasi ini, pemerintah ingin mewujudkan 4 hal besar pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Intinya, tanah negara harus kembali ke rakyat. Dipakai untuk hidup lebih baik, bukan dikuasai segelintir orang saja.

Dan semua itu demi satu tujuan akhir: kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Dengan semangat “Reforma Agraria untuk Indonesia Maju”, kegiatan di Genggelang ini jadi bukti bahwa negara hadir. Hadir mendengar, mendata, dan memastikan tidak ada warga yang terlewat mendapatkan haknya atas tanah.

Langkah selanjutnya? Verifikasi lapangan. Setelah data beres, maka proses pelepasan dan penetapan hak bisa segera dikejar.

Genggelang, bersiap. Kepastian hukum atas tanahmu sedang dalam proses.

Lokasi tujuannya: Desa Rempek dan Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga.

Di sana, tim GTRA yang dipimpin Baiq Sri Yulum Andriani, S.ST menggelar rapat koordinasi bareng perangkat desa. Agendanya serius tapi penting: membahas data Subjek dan Objek TORA.

Kenapa Harus Diverifikasi?
TORA adalah singkatan dari Tanah Objek Reforma Agraria. Sederhananya, ini adalah tanah-tanah yang akan ditata ulang penguasaannya agar lebih adil.

Tapi supaya tidak salah kasih, datanya harus beres dulu. Makanya GTRA dan Pemdes Rempek bahu-membahu menghimpun dan memverifikasi.

Hasilnya nanti akan dipakai untuk 3 hal besar:
1. Tepat Sasaran – Dipastikan bantuan tanah jatuh ke masyarakat yang memang membutuhkan
2. Kepastian Hukum – Warga yang selama ini menggarap tanah bisa punya bukti kepemilikan yang sah
3. Pemerataan – Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan

*Kolaborasi Kunci Sukses Reforma Agraria*
Kegiatan ini menegaskan satu hal. Reforma Agraria tidak bisa jalan sendiri. Butuh sinergi antara Kantor Pertanahan, GTRA, Pemerintah Desa, sampai masyarakat.

“Bersama membangun Reforma Agraria yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” menjadi benang merah pertemuan tersebut.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, SH., MH. juga menegaskan komitmen lembaganya untuk terus melayani dengan profesional dan terpercaya.

Dengan rampungnya koordinasi di Rempek dan Rempek Darussalam, langkah selanjutnya adalah proses penetapan.

Harapannya, warga Gangga segera bisa tersenyum lega. Karena sebentar lagi mereka akan memegang hak atas tanah tempat mereka tinggal dan mencari nafkah selama ini.

Lapangan Umum Sakra Barat akan berubah total. Bukan lagi sekadar lapangan. Tapi akan jadi pusat pesta rakyat, pusat seni, pusat ekonomi, dan pusat kebanggaan warga Sakra Barat.

“Ini Bukan Pesta Panitia. Ini Pesta Kita Semua”
Ketua Panitia Fikry Putra Revolusi berapi-api saat memimpin rapat.

“Festival ini milik seluruh masyarakat Sakra Barat. Kami tidak bisa jalan sendiri. Mari rapatkan barisan, satukan langkah. Dengan semangat gotong royong, kita buktikan Festival 2026 akan jadi perayaan yang membanggakan,” seru Fikry.

Dan janjinya bukan kaleng-kaleng.

Ada Apa Saja? Komplit!
Tahun ini festival akan dikemas beda. Panitia menyiapkan paket lengkap:

1. Pentas Seni & Budaya: Tampilkan jati diri Sakra Barat
2. Pentas Kreativitas Anak Muda: Panggung buat gen Z unjuk bakat
3. Perlombaan Rakyat: Dari yang tradisional sampai yang kekinian
4. Hiburan Musik: Guncang Lapangan Umum sampai malam
5. Bazar UMKM: Ribuan pedagang lokal dan komunitas kreatif siap ramaikan

Intinya, semua usia, semua desa, semua elemen harus ikut merasakan.

Dampaknya 2: Hiburan Dapat, Ekonomi Jalan
Panitia tidak mau festival hanya jadi tontonan. Ini juga harus jadi penggerak ekonomi.

Pelaku UMKM, pedagang kaki lima, sampai komunitas kreatif akan diberi ruang penuh. Selama festival berlangsung, Lapangan Umum diproyeksikan jadi pusat transaksi terbesar di Sakra Barat.

“Kita hiburan, tapi UMKM kita juga naik kelas,” kata Fikry.

Aparat Sampai Sekolah Pasang Badan
Gelar sebesar ini butuh dukungan besar. Dan dukungan itu datang.

Camat Sakra Barat Kamaluddin, S.Adm. menegaskan Pemerintahan Kecamatan siap di garda depan.
“Ini bukan hanya perayaan. Ini perekat persaudaraan. Kami bersama Forkopimcam siap kawal agar acara aman, tertib, dan lancar,” tegasnya.

Keamanan? Tenang. Kapolsek Sakra Barat IPTU Anhar sudah siapkan skema pengamanan bersama TNI, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.
“Prioritas kami: masyarakat aman dan nyaman dari awal sampai penutupan,” ujarnya.

Bahkan dunia pendidikan ikut all out. Kepala UPTD Dikbud Sakra Barat Taufik Ismail, S.Pd. menginstruksikan seluruh SD dan SMP se-Kecamatan wajib ikut.

“Ini momentum emas menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air ke anak-anak kita. Guru dan siswa harus jadi bagian dari sejarah festival ini,” ungkap Taufik.

Sakra Barat, Saatnya Unjuk Gigi
Dengan sinergi panitia, pemerintah, aparat, sekolah, desa, UMKM, dan masyarakat, panitia optimistis Festival 17 Agustus 2026 akan jadi agenda terbesar se-Kecamatan Sakra Barat.

Lebih dari sekadar hiburan. Ini adalah simbol persatuan. Ini bukti semangat gotong royong masih hidup. Ini panggung kebangkitan kreativitas dan ekonomi Sakra Barat.

Pesan terakhir dari panitia Warga Sakra Barat, siapkan diri. Jaga ketertiban, jaga kebersihan, dan datang berbondong-bondong.

Karena tahun ini, kemerdekaan kita rayakan dengan cara paling meriah. Sampai jumpa di Lapangan Umum Sakra Barat!

Lomba ini khusus untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs sederajat. Dan tahun ini ada kabar besar LOM 4 2026 sudah TERKURASI PUSPRESNAS RI.

“Kami kembali menggelar LOM ke-4 dalam rangka memeriahkan HUT NTB ke-68 pada 17 Desember. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar berjalan lancar dan lebih sukses dari LOM sebelumnya,” kata Abdul Hanan, S.Pd., Ketua IKA MT Al-Kahfi FKIP Unram sekaligus inisiator LOM, Jumat (3/7/2026).

Jadwal & Lokasi Penyisihan
Tahun ini babak penyisihan dibagi 2 titik agar menjangkau lebih luas:
– Sumbawa: 28 November 2026 di SDIT Samawa Cendikia
– Mataram: 29 November 2026 di MTsN 1 Mataram

Sedangkan babak Final akan digelar di Kota Mataram pada 16 Desember 2026. Tempat dan waktu detail akan diinfokan menyusul.

Pendaftaran resmi dibuka mulai hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Klik: bit.ly/Lompat2026

Lebih dari Sekadar Lomba
Bagi IKA MT Al-Kahfi, LOM bukan cuma kompetisi. Ini wadah mencetak generasi Bali Nusra yang jago logika dan berani tampil.

Saat ini alumni MT Al-Kahfi FKIP Unram sudah tersebar di tiap kabupaten/kota NTB bahkan hingga Jawa. Ada yang jadi Dosen, Guru, Pengusaha, Pegiat UMKM, sampai Politisi.

“Untuk semua sekolah SD-MI dan SMP-MTs se-Bali Nusra, mari sedini mungkin persiapkan anak didik kita untuk ikut terlibat dan berkompetisi di LOM 4 ini,” ajak Abdul Hanan.

Dengan status sudah dikurasi PUSPRESNAS RI, poin dan prestasi dari LOM 4 ini tentu akan punya nilai tambah bagi siswa.

Jadi, guru dan orang tua… sudah siapkan jagoan matematikanya? See you di LOM 4!

Komitmen itu ditegaskan Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, saat evaluasi berkala Standar Pelayanan Publik (SPP), Senin (6/6/2026).

Di tengah derasnya arus digital, BPS Lotim memilih tancap gas berbenah, berinovasi, dan membuka diri selebar-lebarnya.

“Ikuti Zaman atau Ditinggal”
Sri Endah tidak menampik. Teknologi bergerak cepat. Kalau pelayanan tidak ikut berubah, masyarakat yang akan pergi.

“Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Karena itu, kami di BPS memerlukan inovasi dan kreativitas agar standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa terus relevan dan mengikuti zaman,” ujarnya.

Evaluasi SPP ini bukan seremoni. Agenda ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hasilnya jadi dasar untuk meninjau ulang dan menyempurnakan kualitas layanan ke stakeholder.

Landasannya kuat. Mulai dari UU, PP, Permenpan-RB, hingga Perka BPS tentang standar pelayanan statistik sektoral.

3 Layanan Inti di “PST” BPS Lotim
Semua layanan diintegrasikan lewat Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Ada 3 menu utama:

1. Pelayanan Perpustakaan
Minta data? Bisa hardcopy, bisa softcopy. Kunjungan offline memang agak sepi. Makanya BPS kini menggenjot layanan online agar lebih cepat diakses mahasiswa, peneliti, hingga media.

2. Pelayanan Konsultasi Statistik
Bingung metodologi survei? Butuh konfirmasi indikator? BPS siap jadi “konsultan data” gratis.

3. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Khusus untuk OPD atau instansi yang mau bikin survei sendiri. Tujuannya satu: pastikan survei mereka tidak asal-asalan dan sesuai kaidah statistik yang benar.

*Gratis, Terbuka, dan Ada Sanksinya*
Ini poin penting. Sri Endah menegaskan: semua layanan di atas 100% gratis. Untuk mahasiswa, OPD, wartawan, siapa saja.

“Gratis. Tidak ada pungutan,” tegasnya.

Agar tidak ada main-main, BPS juga menyiapkan kanal pengaduan. Merasa pelayanannya kurang? Langsung sampaikan.

Bukti keseriusan lain: penerbitan Maklumat Pelayanan. Ini surat pernyataan tertulis dari seluruh petugas BPS.

Isinya jelas dan menohok “Jika kami tidak menepati janji pelayanan tersebut konsekuensinya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Di era data adalah minyak baru, BPS Lombok Timur memposisikan diri bukan sebagai penjaga data yang kaku. Tapi sebagai rumah data yang terbuka, cepat, dan tanpa biaya. Tinggal masyarakat mau datang dan memanfaatkannya.

“Kami berupaya sekuat tenaga untuk menepati standar yang ada,” pungkas Sri Endah.

Dalam pernyataannya, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., menegaskan delapan dekade pengabdian Polri telah membuktikan komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Delapan dekade pengabdian telah membuktikan komitmen POLRI dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Shaleh.

Shaleh berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, humanis, dan terpercaya dalam menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Momen Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Mari terus memperkuat sinergi antara POLRI, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera.Dirgahayu Bhayangkara ke-80. POLRI untuk Masyarakat, Indonesia untuk Semua,” tutup Shaleh.

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum dan advokasi sosial, Garuda Indonesia memilih turun langsung ke akar rumput.

Temu Kangen, Bukan Sekadar Kumpul
Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, menyebut pertemuan ini lebih dari sekadar reuni. Ini ruang menyamakan frekuensi antaranggota agar gerak di lapangan tetap satu arah.

“Alasan dilaksanakan kegiatan ini untuk menjaga tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar sesama anggota LSM Garuda Indonesia, khususnya di Pulau Lombok,” kata Zaini.

Namun ia jujur mengakui pekerjaan rumah terbesar mereka: literasi masyarakat tentang advokasi masih rendah. Banyak warga bingung harus mengadu ke mana saat berhadapan dengan persoalan sosial kemasyarakatan.

“Tantangan lembaga dalam menjalankan peran kontrol sosial masyarakat adalah masyarakat masih banyak yang tidak tahu ke mana akan meminta bantuan advokasi apabila mendapat persoalan sosial kemasyarakatan, sehingga kami berupaya memperluas jejaring sampai ke tingkat desa,” jelasnya.

Strateginya jelas: perbanyak simpul, perkuat jaringan, permudah akses

Solid untuk Kamtibmas, Tegas untuk Kebijakan Forum ini juga jadi ruang bedah dinamika sosial Lombok. Para anggota berdiskusi, lalu mengunci komitmen: jaga kekompakan agar situasi tetap kondusif.

“Dalam pertemuan ini kami berharap untuk tetap menjaga kekompakan terkait situasi yang sedang terjadi di tengah masyarakat agar tetap menjaga kamtibmas,” ujar Zaini.

Wakil Direktur Zainul Arifin menambahkan satu garis tegas organisasi. Garuda Indonesia akan tetap mengawal kebijakan pemerintah, mengkritisi bila merugikan rakyat.

“LSM Garuda tetap berkomitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah. Tentu, kalau ada kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, LSM Garuda akan mengkritisinya,” tegasnya.

Ke depan, layanan advokasi akan diperluas dan dibuat lebih mudah diakses warga yang membutuhkan. “LSM Garuda akan terus memberikan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Zaini menutup dengan prinsip organisasi: terbuka. “Yang terang, LSM Garuda tetap terbuka bersama pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.

Monev ini bertujuan memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target yang ditetapkan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

*Paparan Progres dan Realisasi Anggaran*
Dalam pemaparannya, Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan capaian kinerja dan realisasi anggaran secara umum. Materi yang disampaikan meliputi capaian program, kendala yang dihadapi di lapangan, serta strategi percepatan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Pertanahan Lombok Utara.

“Monitoring dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai target serta mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujarnya.

*Laporan Capaian Tiap Seksi*
Rangkaian monev dilanjutkan dengan penyampaian laporan capaian kinerja oleh para pejabat struktural dari masing-masing seksi. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi langkah perbaikan dan penguatan kinerja ke depan.

Melalui kegiatan ini, jajaran Kantor Pertanahan Lombok Utara diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran.

Acara ini digagas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Pembukaan dilakukan Kepala Kanwil BPN NTB Stanley, S.E., http://S.SiT., M.M.

Satu Pemahaman, Satu Langkah untuk Tata Ruang NTB
Workshop ini bukan sekadar forum diskusi. Tujuannya menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan KKPR. Dokumen KKPR ibarat “izin kesesuaian” yang memastikan setiap pembangunan sudah sesuai peta Rencana Tata Ruang RTR.

“KKPR adalah instrumen penting agar pemanfaatan ruang berlangsung berkelanjutan, tertib, dan tidak menyimpang dari rencana,” tegas Stanley saat membuka kegiatan.

KLU Perkuat Komitmen Penataan Ruang
Bagi Lombok Utara, topik ini sangat relevan. Kawasan wisata Gili, garis pantai, dan lahan perbukitan butuh pengendalian ketat agar tidak terjadi alih fungsi liar.

Muhammad Shaleh Basyarah menilai FGD ini penting untuk membangun sinergi. “Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penataan ruang berkualitas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di NTB, khususnya Lombok Utara,” ujarnya.

Dengan koordinasi yang lebih baik, proses layanan KKPR di KLU diharapkan lebih akuntabel dan cepat. Ini akan memudahkan investor, pelaku usaha, sekaligus melindungi ruang publik dan lingkungan.

FGD dan workshop ini menjadi langkah konkret NTB menyiapkan tata ruang yang rapi. Karena pembangunan yang baik dimulai dari ruang yang tertata dengan benar.