Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur Parihin menyatakan, seluruh lini pelayanan dipastikan gratis. Mulai dari Kantor Induk, Mall Pelayanan Publik, hingga 21 titik UPTD di seluruh kecamatan.

“Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami tegaskan tidak boleh ada penerimaan barang atau imbalan dalam bentuk apa pun. Tidak ada gratifikasi, apalagi korupsi. Semua layanan gratis di seluruh lini, mulai dari Kantor Induk, Mall Pelayanan Publik, hingga seluruh UPTD,” tegas Parihin, Kamis (3/9/2026).

Pakta Integritas, kata Parihin, menjadi benteng utama. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi prinsip birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel. Praktik pungutan liar dan gratifikasi tidak diberi ruang.

Tim penilai Zona Integritas juga menguji tiga prinsip utama pelayanan Dukcapil: cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Penilaian meliputi sistem pengawasan internal hingga sinkronisasi data kependudukan dari daerah sampai ke pemerintah pusat.

Pengawasan dilakukan merata, termasuk di wilayah terluar seperti Kecamatan Sembalun. Tujuannya memastikan kualitas pelayanan di lapangan sama dengan laporan administrasi.

Evaluasi hasil penilaian tahun 2025 menjadi bahan pembenahan. Berbagai kekurangan berkas dan indikator pendukung sudah dilengkapi secara komprehensif.

Dengan persiapan matang di semua lini, Dukcapil Lombok Timur optimistis lolos verifikasi dan meraih predikat WBK pada Zona Integritas tahun ini.