JAKARTA Barbarpos.com – Ada kabar baik untuk ribuan tenaga honorer di Lombok Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak tinggal diam soal masa depan 10.998 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu. Jumlah itu menjadikan Lotim daerah dengan PPPK paruh waktu terbesar ke-7 se-Indonesia dan rawan menimbulkan persoalan jika tidak ditangani serius.
Untuk memastikan transisi berjalan mulus, Bupati H. Haerul Warisin bersama Sekda H. Muhammad Juaini Taofik terbang ke Jakarta. Kamis (16/7/2026), keduanya melakukan konsultasi langsung dengan *Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah di kantor BKN.
“Tidak Ada PHK”. Komitmen Bupati Dapat Apresiasi BKN
Di tengah efisiensi anggaran yang membuat banyak daerah merumahkan honorer, Pemda Lotim justru mengambil sikap berbeda.
Pemda memilih mengakomodasi seluruh PPPK paruh waktu. Tidak ada pemutusan hubungan kerja, kecuali bagi yang mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran indisipliner.
Komitmen ini ternyata mendapat acungan jempol dari Kepala BKN.
“Besarnya jumlah PPPK paruh waktu di Lotim memang berpotensi menimbulkan persoalan. Tapi kami apresiasi karena Pemda bisa mengayomi dan tidak menimbulkan gejolak berarti,” ujar Sekda menirukan penilaian Kepala BKN.
Kunci Transisi: Tunggu Kriteria dari BKN, Prioritas ke Usia Pengabdian
Lalu bagaimana proses naik status dari paruh waktu ke penuh waktu?
Sekda menjelaskan, jumlah kuota transisi untuk Lotim akan dirumuskan BKN berdasarkan celah fiskal daerah dan faktor-faktor lain. Kriteria prioritasnya juga masih menunggu petunjuk resmi dari pusat.
Namun satu hal sudah digariskan Bupati di depan Kepala BKN adil dan tidak pandang bulu.
“Pak Bupati berkomitmen, setelah kriteria ditetapkan, kita ikuti. Kalau ternyata bobot terbesarnya adalah faktor usia, maka faktor usia itulah yang akan jadi acuan utama dalam pengusulan,” pungkas Sekda Juaini.
Artinya, PPPK yang sudah lama mengabdi akan diprioritaskan. Ini menjadi bentuk penghargaan Pemda kepada tenaga yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk pelayanan publik di Lotim.
Transisi Bukan Beban, Tapi Investasi SDM
Bagi Pemda Lotim, transisi ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini tentang kepastian masa depan 10.998 orang dan keluarga mereka.
Dengan koordinasi langsung ke BKN, Pemda berharap prosesnya bisa berjalan cepat, transparan, dan sesuai aturan.
Harapannya jelas: tenaga-tenaga terbaik Lotim bisa bekerja lebih tenang dengan status yang lebih jelas, sehingga pelayanan ke masyarakat juga semakin maksimal.
Langkah Bupati Haerul Warisin ini menjadi bukti, di tengah keterbatasan fiskal, melindungi tenaga kerja tetap bisa jadi prioritas utama.
