LOMBOK TIMUR Barbarpos.com — Pelantikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Timur yang baru pada Rabu (22/7/2026) diwarnai instruksi tegas dan menohok dari Bupati H. Haerul Warisin. Kepada pejabat baru, Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si., Bupati meminta agar tidak bekerja secara biasa-biasa saja di tengah tingginya angka kemiskinan nelayan.
Di hadapan Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya, Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat pesisir membutuhkan eksekusi cepat dan berdampak nyata.
“Harapan saya Anda juga bekerja istimewa. Nelayan-nelayan kita masih banyak yang miskin. Nelayan-nelayan kita masih banyak membutuhkan bantuan. Janji yang disampaikan oleh Pak Menteri itu harus Anda jemput,” cetus Bupati.
Pejabat yang dilantik berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/311/KPSDM/2026 ini diminta segera menindaklanjuti janji fasilitas yang pernah disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat melakukan kunjungan kerja ke Lombok Timur beberapa waktu lalu.
Minta Pejabat “Jemput Bola” hingga Terbuka pada Kritik
Selain memberi tugas khusus bagi mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tersebut, Bupati Haerul juga melayangkan pesan terbuka bagi seluruh pimpinan OPD di Lombok Timur:
Aktif ke Pusat: Seluruh kepala dinas diminta tidak hanya berdiam diri di daerah, melainkan aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memboyong program-program nasional ke Lombok Timur.
Haramkan Claim Culture:Pembangunan daerah disebut sebagai hasil kerja kolektif. “Tidak boleh ada yang mengatakan ‘ini hasil saya, hasil itu’. Tidak boleh,” tegas Bupati.
Jangan Alergi Kritik: Pejabat diminta tidak responsif negatif terhadap masukan publik. Menurutnya, kritik adalah instrumen evaluasi.
“Tinggal kita perbaiki kalau salah, kita luruskan kalau dia bengkok, kita isi kalau memang dia kosong,” jelasnya.
Taat Regulaasi: Bupati mengingatkan seluruh jajaran untuk berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan dan wajib bertindak sesuai aturan hukum demi mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Kini, publik menanti gebrakan Muhammad Tasywiruddin dalam memimpin DKP Lombok Timur—apakah mampu menghadirkan “kerja istimewa” yang mampu mengubah nasib nelayan pesisir menjadi lebih sejahtera.
