MATARAM, Senin, 29 Juni 2026 – BarBarPos.Com || Langkah besar menuju pemerintahan terbuka diambil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB resmi meluncurkan Elektronik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (e-Monev KIP) Tahun 2026.
Peluncuran berlangsung di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, dengan mengusung tema “Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik untuk NTB Makmur Mendunia”.
Acara dirangkaikan dengan rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., MM., para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, pimpinan BUMD, rumah sakit, PPID kabupaten/kota, lembaga vertikal, pemerintah desa, serta perwakilan SMA dan SMK se-NTB.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, menegaskan e-Monev KIP adalah program prioritas KI untuk mendorong kualitas pelayanan informasi di seluruh badan publik.
> “Tahun 2026, sebanyak 110 badan publik akan mengikuti e-Monev KIP. Pesertanya berasal dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan,” ujar Sahnam.
Ia menjelaskan, e-Monev bukan hanya instrumen penilaian, tetapi juga sarana mengukur kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hasil evaluasi akan memotret badan publik ke dalam *5 kategori*: _Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif_.
“Penerapan sistem elektronik diharapkan membuat proses penilaian lebih efektif, objektif, transparan, dan akuntabel,” tambah Sahnam.
Sementara Itu Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa keterbukaan informasi sudah melampaui kewajiban administratif.
> “Saya ingin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja. Setiap badan publik harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas, mudah diakses, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Wagub.
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *transparan, akuntabel, profesional, dan responsif*. Ia mengajak seluruh badan publik menjadikan e-Monev sebagai momentum memperbaiki layanan informasi dan meningkatkan kepercayaan Publik.
Dengan hadirnya e-Monev KIP 2026, Pemprov NTB dan KI menargetkan budaya transparansi semakin mengakar. Digitalisasi monitoring dan evaluasi diharapkan menaikkan kepatuhan badan publik sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, NTB optimistis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional, dan terpercaya sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia. (002)
