LOMBOK TIMUR Barbarpos.com — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tamparan keras sekaligus sinyal bahaya bagi peta birokrasi Nusa Tenggara Barat. Tak ingin borok serupa menulari wilayahnya, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, langsung ‘pasang badan’ dengan memberikan peringatan menohok kepada seluruh pejabat dan aparaturnya.
Haerul menegaskan, tidak ada ruang bagi praktik kongkalikong di lingkungan Pemkab Lombok Timur. Dari pejabat eselon atas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga staf teknis di lapangan, seluruh SDM diminta menghentikan segala bentuk permainan anggaran.
“Bekerjalah yang jujur, bekerjalah apa adanya! Jangan melakukan hal-hal seperti kejadian yang sekarang ini. Kita tidak menginginkan itu terjadi di Lombok Timur,” tegas Haerul Warisin tanpa kompromi. Selasa (21/7/2026).
Bupati Lombok Timur menunjuk langsung hidung sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan program strategis sebagai area paling ‘amis’ potensi korupsi. Menurutnya, skema pengadaan kerap menjadi celah empuk yang dimanfaatkan oknum nakal untuk meraup keuntungan pribadi.
Tak mau berpangku tangan, Haerul langsung memanggil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) untuk membongkar titik-titik rawan tersebut.
“Tadi sudah saya tanya langsung ke pengawasan internal di sini. Katanya, celah dan kerawanan seperti itu memang sulit dan terjadi di mana-mana, bukan hanya di satu tempat. Ini tantangan di semua daerah,” selorohnya mengutip hasil pemetaan internal.
Meski mengklaim koridor Pemkab Lombok Timur sejauh ini masih ‘bersih’ dari bidikan aparat penegak hukum, Haerul menolak bersikap naif. Prinsipnya tegas: lebih baik memperketat pengawasan sejak awal daripada harus memakai rompi oranye di kemudian hari.
Guna mengunci rapat celah manipulasi, Pemkab Lombok Timur bergerak cepat menyiapkan konsolidasi total dalam waktu dekat.
“Meskipun setahu saya sampai hari ini belum ada masalah apa-apa di tempat kita, kita wajib ekstra hati-hati. Lebih baik kita patahkan potensi itu sejak awal,” pungkas Haerul memberi garis tegas.
Kasus yang menimpa daerah tetangga kini resmi menjadi cermin retak bagi tata kelola di Lombok Timur. Pertanyaannya kini sejauh mana barikade peringatan ini mampu menahan godaan anggaran yang saban tahun mengalir.
