Burnout, depresi, dan kecemasan di tempat kerja telah menjadi epidemi tersembunyi di era modern. Tekanan target, jam kerja yang tidak jelas batasnya karena teknologi, dan budaya “selalu tersedia” telah menggerogoti kesehatan mental pekerja di semua tingkatan. Pertanyaan yang mengemuka: siapakah yang bertanggung jawab atas kesehatan mental di tempat kerja?
Jawaban singkatnya adalah: tanggung jawab bersama. Namun, proporsi tanggung jawab antara individu, perusahaan, dan negara sering menjadi perdebatan.
Perusahaan atau pemberi kerja memikul tanggung jawab paling besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat secara psikologis. Beban kerja yang realistis, kejelasan peran, dukungan dari atasan, dan rasa keadilan dalam perlakuan adalah faktor-faktor utama yang melindungi kesehatan mental karyawan. Perusahaan juga seharusnya menyediakan akses terhadap layanan konseling atau program Employee Assistance Program (EAP) yang rahasia dan gratis. Sayangnya, di Indonesia masih banyak perusahaan yang menganggap kesehatan mental sebagai urusan pribadi karyawan.
Individu, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental pada dirinya dan berani meminta bantuan. Namun, stigma masih kuat. Banyak karyawan takut dianggap lemah atau malah dipecat jika mengaku mengalami depresi. Di sinilah perusahaan harus menciptakan budaya di mana membicarakan kesehatan mental sama normalnya dengan membicarakan kesehatan fisik.
Pemerintah memiliki tanggung jawab melalui regulasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan seharusnya mengatur hak atas jam kerja yang wajar, istirahat yang cukup, dan cuti kesehatan mental. Di negara maju, cuti karena depresi mendapat perlindungan hukum yang sama dengan cuti karena penyakit fisik. Indonesia masih tertinggal jauh dalam aspek ini.
Tanggung jawab juga jatuh pada rekan kerja. Lingkungan kerja yang toksik sering berasal dari hubungan antar karyawan: gosip, bullying, atau pengucilan. Setiap individu memiliki peran untuk menjadi pendengar yang baik, tidak ikut menyebarkan gosip, dan melaporkan perilaku perundungan.
Kesimpulannya, kesehatan mental di tempat kerja bukanlah bonus, melainkan hak dasar. Memisahkan tanggung jawab secara hitam-putih tidak konstruktif. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang saling mendukung, di mana karyawan merasa aman untuk menjadi manusia seutuhnya—bukan sekadar mesin pencetak laba.