Lombok Timur – Barbarpos.com El Nino belum pergi, ancaman baru sudah di depan mata. Sawah tadah hujan mengering, musim tanam mundur dua bulan, petani di selatan Lombok Timur terancam jatuh miskin sekaligus kehilangan keharmonisan rumah tangga.
Skenario kelam itu dibeberkan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dalam diskusi terbatas Lombok Research Center, Kamis sore 15 Oktober 2026.
Diskusi bertajuk Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem itu menjadi alarm keras.
“El Nino memperpanjang kemarau, air irigasi habis, petani tidak bisa tanam. Kalau panen gagal, harga pangan naik, penghasilan hilang, ujungnya kemiskinan ekstrem. Bahkan ketegangan rumah tangga meningkat dan perempuan rentan jadi korban KDRT,” tegas Edwin.
Wilayah paling terpukul adalah Sakra, Keruak, dan Jerowaru. Ribuan hektare sawah tadah hujan di sana kini menggantungkan hidup pada langit.
Fakta lain lebih pahit. Anggaran pertanian Lombok Timur tidak sampai lima persen dari belanja daerah. Edwin mengakui Pemda tidak bisa bergerak sendiri.
“Strategi kami jemput bola ke pusat,” ujarnya.
Langkah darurat sudah digeber. Hingga 12 Oktober, Pemkab mencatat 97 titik infrastruktur air dibangun, 92 titik irigasi pertanian senilai Rp 9,2 miliar ditangani, 25 sistem irigasi berbasis kekompakan masyarakat, dan 265 sistem air perpompaan senilai Rp 41 miliar yang masih dikebut hingga Desember.
Skema Perkumpulan Petani Pemakai Air dipakai agar petani sendiri yang membangun dan mengelola air. Target ambisius dipatok, 5.000 hektare lahan baru dibuka hingga Desember lewat program Pertanian Modern Advanced Agriculture System, dikawal 197 kelompok petani dan PPL.
Namun Edwin menegaskan, adaptasi iklim tidak cukup dengan pompa dan pipa. Arah kebijakan 2027-2029 harus menyatukan pusat, provinsi, dan kabupaten, memperkuat kelembagaan hingga buruh tani, mengoptimalkan lahan, dan menaikkan indeks pertanaman.
Ia juga menyentil isu sensitif, perizinan tambang yang jika salah kelola bisa memperparah kerentanan lingkungan dan sosial.
Diskusi ditutup dengan satu rekomendasi, program nasional harus turun benar-benar ke petani kecil Lombok Timur, bukan berhenti di atas kertas. Jika tidak, yang kering bukan hanya sawah, tapi juga dapur dan masa depan keluarga petani.
