MATARAM, Barbarpos.com – Kekeringan mulai melanda Nusa Tenggara Barat. Per 23 Juli 2026, bencana tersebut telah terjadi di 9 kabupaten/kota, tersebar di 50 kecamatan dan 134 desa dengan lebih dari 206.000 jiwa terdampak.
Gubernur NTB L. Muhammad Iqbal menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN di Mataram. Rakor ini juga dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan sejumlah kepala daerah se-NTB. Jumat (24/7/2026).
Gubernur mengingatkan agar musim kemarau tahun ini yang diprediksi BMKG datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang menjadi perhatian bersama. Curah hujan tahun ini juga diprediksi lebih rendah dibanding periode sebelumnya.
“Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin terhadap kita, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air masyarakat,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia menyebut persoalan bencana bisa diatasi dengan perencanaan yang baik. Karena itu, tangguh bencana menjadi perhatian Pemprov NTB dalam setiap tahap perencanaan, termasuk penyusunan RPJMD Provinsi.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin dalam kesempatan itu berharap BNPB dapat memberikan bantuan sumur bor bagi sepuluh wilayah di Lotim yang setiap tahun mengalami kekurangan air bersih. Ia juga mengingatkan sejumlah jembatan putus akibat bencana yang belum diperbaiki. Pemda Lotim sebelumnya sudah mengajukan usulan perbaikan jembatan tersebut ke BNPB.
Menjawab itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebut usulan Pemkab Lotim sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan menunggu untuk dibahas. Ia berharap pembahasan dilakukan dalam waktu dekat.
Kepala BNPB juga memaparkan data nasional. Per 23 Juli, di seluruh Indonesia tercatat 1.281 kejadian bencana. Sebanyak 99,14 persen merupakan bencana hidrometeorologi dan 0,86 persen bencana geologi.
Untuk NTB, seluruh kabupaten/kota memiliki Indeks Risiko Bencana sedang dan tinggi. Sumbawa dan Bima masuk kategori risiko tinggi, sementara kabupaten/kota lainnya termasuk Lombok Timur berada di risiko sedang. Risiko kekeringan dan kebakaran juga masuk kelas sedang dan tinggi.
“Gunakan kajian risiko bencana untuk menemukan akar masalah dalam perencanaan pembangunan. Jadikan kesiapsiagaan sebagai ruh utama dalam RPJMD dan RTRW 2025-2029,” pesan Suharyanto.
Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di NTB dan penyusunan RTRW tingkat provinsi. Langkah ini disebut sebagai bentuk mitigasi bencana sekaligus mendorong investasi pembangunan fisik dan infrastruktur.
