Lombok Timur Barbarpos.com – Api kembali menyambangi kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dua titik kebakaran lahan tercatat terjadi di TNGR sepanjang Mei dan awal Agustus 2026. Beruntung, dengan personel gabungan dan peralatan terbatas, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan warga berhasil memadamkannya dalam waktu singkat. Titik terakhir dinyatakan aman pada dini hari Sabtu.
Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin 10 Agustus 2026. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purn. Djamari Chaniago.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear, Pak,” lapor Haerul kepada Menko Polkam.
Namun di balik keberhasilan itu ada kekhawatiran. TNGR bukan sekadar hutan. Kawasan ini adalah ikon wisata Lombok Timur yang setiap tahun dikunjungi ribuan wisatawan domestik dan mancanegara. Sekali terseret pemberitaan kebakaran, dampaknya bisa meluas.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” tegas Haerul.
Keterbatasan sarana menjadi kendala utama. Saat memadamkan api, Pemkab hanya mengandalkan dua kendaraan operasional. Peralatan pendukung seperti selang, nozzle, hingga Alat Pelindung Diri juga masih minim.
“Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya,” ujar bupati. “Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami, Pak.”
Menko Polkam Djamari Chaniago merespons cepat. Ia meminta Pemkab segera mengajukan permintaan penambahan sarana melalui BNPB. Ia juga mengapresiasi gerak cepat Pemda dan seluruh unsur di lapangan.
Lebih jauh, Djamari mengingatkan agar daerah tidak hanya menunggu darurat baru bergerak. Penanganan karhutla harus diubah secara fundamental, mulai dari deteksi dini, pencegahan, hingga penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya satu komando operasi tanpa ego sektoral.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah pusat mendorong gerakan nasional pembukaan lahan tanpa bakar. Daerah juga diminta mengoptimalkan instrumen yang ada dan menegakkan hukum secara konsisten.
Waspada juga harus ditingkatkan di tempat lain. Data nasional mencatat luas karhutla Januari sampai Juli 2026 mencapai 199.873 hektare. Dengan prediksi puncak musim kemarau pada Agustus sampai September, potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir sampah turut menjadi perhatian.
Di Lombok Timur, keberhasilan memadamkan api di TNGR dua kali menjadi bukti kolaborasi masih berjalan. Tapi tanpa dukungan sarana yang memadai, Pemkab khawatir kecepatan penanganan tidak akan bisa dijaga jika api datang lagi.
