MATARAM Barbarpos.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB menjadi titik temu para pengelola ruang, Rabu 18 Juni 2026. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H. hadir dalam FGD dan Workshop Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR.
Acara ini digagas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Pembukaan dilakukan Kepala Kanwil BPN NTB Stanley, S.E., http://S.SiT., M.M.
Satu Pemahaman, Satu Langkah untuk Tata Ruang NTB
Workshop ini bukan sekadar forum diskusi. Tujuannya menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan KKPR. Dokumen KKPR ibarat “izin kesesuaian” yang memastikan setiap pembangunan sudah sesuai peta Rencana Tata Ruang RTR.
“KKPR adalah instrumen penting agar pemanfaatan ruang berlangsung berkelanjutan, tertib, dan tidak menyimpang dari rencana,” tegas Stanley saat membuka kegiatan.
KLU Perkuat Komitmen Penataan Ruang
Bagi Lombok Utara, topik ini sangat relevan. Kawasan wisata Gili, garis pantai, dan lahan perbukitan butuh pengendalian ketat agar tidak terjadi alih fungsi liar.
Muhammad Shaleh Basyarah menilai FGD ini penting untuk membangun sinergi. “Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penataan ruang berkualitas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di NTB, khususnya Lombok Utara,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang lebih baik, proses layanan KKPR di KLU diharapkan lebih akuntabel dan cepat. Ini akan memudahkan investor, pelaku usaha, sekaligus melindungi ruang publik dan lingkungan.
FGD dan workshop ini menjadi langkah konkret NTB menyiapkan tata ruang yang rapi. Karena pembangunan yang baik dimulai dari ruang yang tertata dengan benar.
