TANJUNG Barbarpos.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatukan langkah awal Reforma Agraria. Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Tahun 2026 digelar di Aula Kantor Bupati untuk menyamakan persepsi dan menguatkan sinergi lintas sektor.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Sahabudin, M.Si. mewakili Bupati. Jajaran OPD, instansi vertikal, dan anggota GTRA Lotara turut hadir.
Landasan Perpres 62/2023
Sekda Sahabudin menegaskan Reforma Agraria program strategis nasional. Keberhasilannya ditentukan kolaborasi seluruh pihak. Koordinasi yang kuat diharapkan membuat pelaksanaan di Lotara efektif dan tepat sasaran.
Kepala Kantor Pertanahan Lotara Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H. memaparkan acuan kerja. Pelaksanaan Reforma Agraria berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Fokusnya menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses.
Tujuannya jelas: mengurangi ketimpangan tanah, menuntaskan konflik agraria, membuka lapangan kerja, mendongkrak kesejahteraan, menguatkan ketahanan pangan, dan memperluas akses ekonomi masyarakat.
TORA 87,77 Ha Hutan + 128,64 Ha HGB Kedaluwarsa
GTRA Lotara telah memetakan Tanah Objek Reforma Agraria. Di kawasan hutan, tim mengidentifikasi Desa Rempek Darussalam dengan usulan pelepasan 87,77 hektare. Area itu berisi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Proses penyelesaian sesuai aturan masih berjalan.
Untuk non-kawasan hutan, Kantor Pertanahan menemukan satu bidang HGB kedaluwarsa di Desa Rempek seluas 128,64 hektare. Lahan tersebut belum dimanfaatkan dan berpotensi menjadi objek Reforma Agraria.
Akses Ekonomi Didorong Lewat Kampung Reforma Agraria
Rakor juga membahas penataan akses. Program Kampung Reforma Agraria di Desa Bayan jadi contoh. Pemetaan sosial 400 kepala keluarga rampung 2024. Tahun 2025, 200 kepala keluarga mendapat pendampingan usaha. Hasilnya: produk olahan Kopi Warisan Bayan mulai dikembangkan sebagai potensi ekonomi warga.
Dengan pemahaman dan rencana kerja 2026 yang sama, GTRA Lotara menargetkan Reforma Agraria berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Target akhirnya: kepastian hukum tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.
