LOMBOK TIMUR Barbarpos.com – Uang negara Rp161 miliar tiap bulan sedang mengalir di Lombok Timur. Namanya Makan Bergizi Gratis.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menyebutnya “trickle-down effect” nyata. Tapi di forum yang sama, aktivis HMI mengingatkan: kalau tata kelolanya amburadul, MBG bisa berubah dari program rakyat jadi “beban APBN”.
Peringatan itu mencuat dalam Dialog Publik HMI Cabang Selong, Ahad malam (5/7/2026).
“Ini Bukan Beban APBD”
Sekda membuka dengan klarifikasi. Semua dana MBG dari APBN. Titik.
Tapi efeknya mendarat di Lotim. Buktinya: 262 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri di seluruh penjuru kabupaten.
Angkanya telanjang:
– Rp132 miliar/bulan untuk belanja makanan
– Rp29 miliar/bulan untuk gaji pengelola, karyawan, relawan
– Total: lebih dari Rp161 miliar/bulan
“262 dapur itu 262 pusat ekonomi baru. Petani, pasar, supir, juru masak, semua hidup. Ini langsung dongkrak PDRB,” kata Sekda.
Tujuan resminya mulia: menaikkan derajat kesehatan dan SDM. Sasarannya anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan wilayah 3T.
Tantangan Sekda: “Turun dan Teliti!”
Sekda sadar. Program sebesar ini rawan.
Ia mengutip teori implementasi: kalau sudah jalan, wajib evaluasi. “Tidak ada kebijakan lahir langsung sempurna. Kritik itu vitamin,” ujarnya.
Bahkan ia menantang kampus “Mahasiswa, akademisi, jangan diam. Teliti. Buktikan dampak MBG ini beneran ke gizi anak atau tidak. Datanya kita butuh.”
Ia juga menyentil soal pengawasan. Secara struktur MBG di bawah Badan Gizi Nasional. Tapi di lapangan, ia mendesak desentralisasi ke Pemprov dan Pemkab. “Masa ngawasin 262 dapur dari Jakarta?”
Tamparan HMI: “Jangan Tergesa, Rawan Korupsi”
Senior HMI Muhammad Saleh tidak setengah-setengah.
Ia akui MBG adalah bentuk “welfare state”. Negara hadir. Tapi ia menguliti sisi gelapnya.
“Ini program janji kampanye. Sifatnya populis. Kalau tergesa tanpa sistem, ini ladang baru korupsi,” tegasnya.
Ia menyerang titik lemah: 262 dapur berarti 262 titik rawan. Rawan mark up, rawan makanan tidak higienis, rawan tidak akuntabel.
Solusinya menohok: “Bubarkan pola dapur sentral. Kuatkan kantin sekolah berbasis zonasi desa/kecamatan. Lebih mudah diawasi, lebih higienis, uang lebih tepat sasaran.”
“Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya akuntabel, higienis, dan bersih dari korupsi. Kalau tidak, ini bukan lagi kepentingan rakyat. Ini beban APBN.”
Pemerintah bilang MBG menggerakkan ekonomi. Sementara Akademisi bilang MBG harus dikawal ketat.
Di tengah Rp161 miliar yang berputar tiap bulan, satu pertanyaan menggantung: Lotim akan memilih MBG sebagai investasi SDM, atau membiarkannya jadi proyek bagi-bagi kue?
Jawabannya ada di pengawasan. Dan pengawasan itu tugas kita semua.
