LOMBOK TIMUR Babarpos.com – Butuh data BPS? Mau konsultasi statistik? Datang saja. Gratis. Tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Komitmen itu ditegaskan Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, saat evaluasi berkala Standar Pelayanan Publik (SPP), Senin (6/6/2026).
Di tengah derasnya arus digital, BPS Lotim memilih tancap gas berbenah, berinovasi, dan membuka diri selebar-lebarnya.
“Ikuti Zaman atau Ditinggal”
Sri Endah tidak menampik. Teknologi bergerak cepat. Kalau pelayanan tidak ikut berubah, masyarakat yang akan pergi.
“Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Karena itu, kami di BPS memerlukan inovasi dan kreativitas agar standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa terus relevan dan mengikuti zaman,” ujarnya.
Evaluasi SPP ini bukan seremoni. Agenda ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hasilnya jadi dasar untuk meninjau ulang dan menyempurnakan kualitas layanan ke stakeholder.
Landasannya kuat. Mulai dari UU, PP, Permenpan-RB, hingga Perka BPS tentang standar pelayanan statistik sektoral.
3 Layanan Inti di “PST” BPS Lotim
Semua layanan diintegrasikan lewat Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Ada 3 menu utama:
1. Pelayanan Perpustakaan
Minta data? Bisa hardcopy, bisa softcopy. Kunjungan offline memang agak sepi. Makanya BPS kini menggenjot layanan online agar lebih cepat diakses mahasiswa, peneliti, hingga media.
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
Bingung metodologi survei? Butuh konfirmasi indikator? BPS siap jadi “konsultan data” gratis.
3. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Khusus untuk OPD atau instansi yang mau bikin survei sendiri. Tujuannya satu: pastikan survei mereka tidak asal-asalan dan sesuai kaidah statistik yang benar.
*Gratis, Terbuka, dan Ada Sanksinya*
Ini poin penting. Sri Endah menegaskan: semua layanan di atas 100% gratis. Untuk mahasiswa, OPD, wartawan, siapa saja.
“Gratis. Tidak ada pungutan,” tegasnya.
Agar tidak ada main-main, BPS juga menyiapkan kanal pengaduan. Merasa pelayanannya kurang? Langsung sampaikan.
Bukti keseriusan lain: penerbitan Maklumat Pelayanan. Ini surat pernyataan tertulis dari seluruh petugas BPS.
Isinya jelas dan menohok “Jika kami tidak menepati janji pelayanan tersebut konsekuensinya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”
Di era data adalah minyak baru, BPS Lombok Timur memposisikan diri bukan sebagai penjaga data yang kaku. Tapi sebagai rumah data yang terbuka, cepat, dan tanpa biaya. Tinggal masyarakat mau datang dan memanfaatkannya.
“Kami berupaya sekuat tenaga untuk menepati standar yang ada,” pungkas Sri Endah.
