Lombok Timur – Barbarpos.com || Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan bergerak cepat memberikan layanan. Ia juga mendesak pembenahan segera terkait kasus penghapusan peserta BPJS yang belakangan membuat resah masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Bupati saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati, Kamis (20/8/2026). Forum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025.
Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati menegaskan kesehatan adalah kebutuhan dasar warga. “Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya.
Bupati mengakui jumlah peserta BPJS di Lombok Timur sangat besar sehingga menjadi beban signifikan bagi anggaran daerah. Meski begitu, Pemda berkomitmen tetap menjamin layanan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan. “Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Bupati meminta Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Layanan harus cepat, responsif, dan tidak berbelit. Ia secara khusus menyoroti keluhan masyarakat terkait peserta yang tiba-tiba terhapus dari kepesertaan. “Jika ada peserta yang sebelumnya terdaftar lalu terhapus, permasalahan itu harus segera diperbaiki agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya,” tegasnya.
Mutu layanan juga menjadi sorotan. Bupati meminta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, kelengkapan alat medis, dan ketersediaan obat. Kebersihan lingkungan fasilitas kesehatan disebut tidak bisa ditawar. Pengelolaan sampah harus baik dan ruang pelayanan dilarang digunakan untuk menyimpan barang pribadi agar pasien merasa nyaman.
Bupati mengapresiasi BPJS Kesehatan dan mitra yang selama ini membantu mempercepat proses pendaftaran serta tidak menolak calon peserta. Ia berharap sinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terus dikuatkan agar perlindungan kesehatan berjalan adil dan merata.
Menyadari keterbatasan anggaran, Bupati menyebut kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Pemda akan meninjau ulang kegiatan tahun 2026 agar alokasi untuk layanan dasar ini bisa lebih optimal.
Forum kemitraan ini menempatkan Bupati sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris. Anggotanya terdiri dari Komisi II DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, dan BPJS Kesehatan Cabang Selong.
Pemerintah daerah berharap forum ini menjadi ruang koordinasi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan di lapangan dan memastikan setiap warga Lombok Timur mendapat jaminan kesehatan tanpa hambatan.
