Lombok Timur, Barbarpos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Sebagai bentuk dukungan dan contoh nyata, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menjadi warga pertama yang didata petugas Penanggung Jawab Lapangan (PPL) di Pendopo Bupati, Rabu 17 Juni 2026.
Proses pencacahan itu disaksikan langsung Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, dan ditandai dengan penempelan stiker SE 2026 pada bangunan pendopo.
Data Akurat, Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Usai didata, Bupati Warisin langsung mengimbau seluruh masyarakat Lotim agar kooperatif dan jujur saat didatangi petugas sensus.
“Berikan data yang benar, data apa adanya. Jangan disembunyikan, jangan juga diadakan. Data yang disajikan masyarakat akan digunakan sebagai prioritas pembangunan kita ke depan. Kalau datanya salah, salah juga program kita,” tegas Bupati Warisin.
Ia menjelaskan, SE 2026 kali ini cakupannya sangat luas karena menggabungkan tiga sensus sekaligus, termasuk sektor pertanian. Pertanyaan yang diajukan petugas pun lebih detail.
“Saya berharap masyarakat memberikan data yang valid pada petugas agar data yang dihasilkan juga berkualitas,” harapnya.
BPS Pastikan Data Aman, Tidak Ada Kaitannya dengan Pajak
Kepala BPS Lotim Sri Endah Wardanti mengapresiasi langkah Bupati yang bersedia menjadi role model. Menurutnya, keterbukaan kepala daerah ini penting untuk mengikis keraguan warga terhadap petugas sensus.
Sri Endah juga meluruskan kekhawatiran masyarakat yang mengaitkan sensus dengan perpajakan.
“Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Tadi semua sudah melihat Bupati memberikan semua keterangan. Jadi tidak perlu khawatir, petugas kami menjaga kerahasiaan data dan tidak akan menyebarluaskannya,” ujarnya.
1.336 Petugas Dikerahkan, Stiker Berbasis Bangunan
Untuk menyukseskan pendataan, BPS Lotim mengerahkan 1.336 petugas yang telah dilatih secara profesional. Sensus menyasar semua sektor tanpa kecuali: seluruh keluarga dan seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, baik pertanian maupun non-pertanian.
Berbeda dari sensus sebelumnya, tahun ini penempelan stiker berbasis bangunan, bukan berbasis keluarga. Satu stiker akan mencatat jumlah keluarga dan usaha di dalam satu bangunan untuk menghindari risiko lewat cacah atau double cacah.
“Hasil analisis ekonomi keluarga terbaru dari sensus ini sangat krusial dalam menentukan ketepatan sasaran arah kebijakan pemerintah,” jelas Sri Endah.
Dengan pencanangan dari Pendopo Bupati, BPS Lotim berharap masyarakat menerima petugas dengan tangan terbuka dan memberikan jawaban sejujurnya. Data berkualitas hari ini adalah fondasi pembangunan Lombok Timur yang lebih tepat sasaran ke depan.
