LOMBOK TIMUR Barbarpos.com – Anggaran cekak, kerja tidak boleh kendor. Itu pesan keras Ketua TP PKK Lotim Hj. Ra’yal Ain Warisin saat menandatangani perjanjian kerja sama dengan OPD dan NGO, Jumat (3/7/2026) di Pendopo Bupati.
Sasarannya jelas untuk membabat habis stunting dan pernikahan anak yang disebutnya “satu jalur sebab-akibat”.
Hj. Ra’yal Ain Haerul Warisin membuka kartunya. Kolaborasi adalah satu-satunya opsi di tengah keterbatasan anggaran.
“Seberat apa pun tugas dan program yang dihadapi, akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama,” tegasnya.
Langkah konkretnya dengan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipaksa masuk dan bersinergi di layanan Posyandu. Sementara Pokja PKK akan menggenjot sanitasi lewat edukasi hidup bersih dan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan,” katanya. Tidak ada lagi program jalan sendiri.
Yang paling menohok, ia membongkar akar pernikahan anak di Lotim.
“Pernikahan anak kerap dipicu oleh faktor ekonomi, salah satunya ketika orang tua harus bekerja ke luar negeri sebagai PMI sehingga pengawasan terhadap anak menjadi longgar karena dititipkan,” ungkapnya.
Artinya, selama masalah ekonomi dan pengawasan anak tidak disentuh bersama, stunting dan nikah dini akan terus berulang.
Kepala Bappeda Achmad Dewanto mewakili OPD tidak menampik. Kondisi anggaran saat ini memaksa semua instansi merapat.
“Di tengah kondisi anggaran yang sedang diefisiensi, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan,” ujarnya.
Ia mengakui, kekuatan PKK ada pada jaringannya yang sampai ke dasawisma. Sesuatu yang tidak dimiliki OPD.
Direktur LPSDM NTB Ririn Hayudiani mewakili NGO menyebut ini bukan seremoni. NGO sudah 8-9 tahun bekerja di bawah. Dengan PKK sebagai komando, tembakan program jadi lebih terarah.
“Melalui penandatanganan kerja sama ini, kita bersama-sama menyatukan potensi untuk mewujudkan capaian target Smart Lombok Timur,” katanya.
Ia menantang jika stunting, nikah anak, dan kemiskinan dihajar gotong royong, hasilnya akan signifikan. Ia juga mengarisbawahi tidak ada dana besar. Yang ada hanya niat bulat. 6 OPD ke Posyandu. PKK ke dasawisma. NGO ke akar rumput. Semua diikat satu payung hukum.
“Model ini harus menginspirasi wilayah lain,” tantangnya.
